Anda Bendaharawan Pemerintah?
Melakukan Belanja Jasa?

Jika Anda melakukan belanja Jasa, Anda harus tahu mana transaksi yang dikenakan Pajak, mana yang tidak. Berikut adalah jenis dan kriteria pengenaan pajak untuk belanja Jasa:
1.Belanja Jasa dengan nilai melebihi Rp1.000.000(satu juta rupiah) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai(PPN);
2.Belanja Jasa dengan nilai berapa saja akan dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Contoh:
a.Belanja Jasa Servis Mobil Dinas senilai Rp200.000, maka kena PPh Pasal 23 saja.
b.Belanja Jasa Instalasi Jaringan Komputer senilai Rp1.500.000, maka akan kena PPN dan PPh Pasal 23.

Mudah bukan?!
Selanjutnya berikut ini hal-hal 3 langkah PASTI yang perlu Anda perhatikan setiap melakukan belanja Jasa
1.PASTIKAN bahwa rekanan(penjual Jasa) memiliki NPWP memberitahukannya kepada Anda;
2.PASTIKAN bahwa rekanan bersedia dilakukan pemungutan pajak;
3.PASTIKAN bahwa nilai yang dibayarkan adalah termasuk PPN;

Sekarang, jika Anda sudah tahu pajak apa yang wajib Anda pungut, Anda harus menghitungnya dengan cara yang cukup sederhana seperti ini:
1. Cari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) dengan Rumus: (100/110) x Harga Jasa
2. Cari PPN dengan rumus: 10% x DPP
3. Cari PPh Pasal 23 dengan rumus : 2% x DPP

Contoh:
Belanja Jasa Instalasi Komputer senilai Rp1.650.000.
Maka, sesuai kriteria tersebut di atas, belanja Jasa ini kena pemungutan PPN dan PPh Pasal 23.
Maka kita hitung dengan mengikuti langkah seperti petunjuk di atas sebagai berikut:
1.Menghitung Dasar Pengenaan Pajak(DPP)
DPP= (100/110) x Nilai Transaksi
DPP= (100/110) x Rp1.650.000
DPP= Rp1.500.000
2.Menghitung PPN
PPN= 10% x DPP
PPN= 10% x Rp 1.500.000
PPN= Rp150.000
3.Menghitung PPh Pasal 23
PPh= 2% x DPP
PPh= 2% x Rp1.500.000
PPh= Rp30.000

Pertanyaan: Pak Pajak, kalau Rekanan tidak mau memberitahukan NPWPnya gimana doooonk?

Wah, Saudara Bendahara yang superrrr…
Jika Rekanan tidak mau memberitahukan NPWP/tidak diketahui NPWPnya/tidak mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 23nya dipungut DUA KALI LIPAT dari yang seharusnya.
Jadi jika contoh di atas menghitung PPh Pasal 23 yang harus dipungut adalah Rp30.000 maka dipungut dua kali lipatnya yaitu Rp70.000.

Oke, sekarang kita lanjut tentang cara membuat Surat Setoran Pajak(SSP)(Download SSP)

a. Kolom identitas diisi NPWP, Nama, Alamat Rekanan(kecuali dalam kondisi terpaksa Rekanan tidak memiliki/ tidak memberitahu NPWP, maka dapat menggunakan NPWP Bendahara, asal tarif PPh-nya jangan lupa dikenakan tarif khusus lho yaaa…);
b. Kode bayar:
1. Untuk PPN: Kode MAP diisi 411211, Kode Jenis Setoran diisi 900;
2. Untuk PPh Pasal 23: Kode MAP 411124, Kode Jenis Setoran diisi 100;
c. Keterangan diisi dengan transaksi. Contoh: Belanja Servis Mobil Dinas, Belanja Servis AC, dan lain-lain;
d. Isi masa dan tahun pajak transaksi;
e. Isi nominal dan terbilang dari pajak yg disetorkan;
f. Isi kota dan tanggal pembuatan;
g. Cantumkan nama Bendahara/Pemungut Pajak, bubuhkan tanda tangan;
h. Beri stempel/cap instansi Anda;
i. Selesai, silahkan ke kantor pos atau bank persepsi terdekat untuk menyetorkan;
Sampai di sini Anda sudah melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak untuk Belanja Jasa.
Pada tahap ini Anda sudah bisa memfotokopi SSP dan Bukti Penerimaan Negara(BPN) untuk dipergunakan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.
Eits, tunggu dulu, Anda masih punya satu tugas dan kesempatan mulia untuk membantu negara dalam merapikan administrasi perpajakan, yaitu dengan membuat laporan atas pemungutan pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN(PUT) dan SPT Masa PPh Pasal 23.
Dua jenis SPT tersebut bisa Anda unduh di tautan di sini dan tinggal ikuti petunjuk pengisiannya.
Lalu sampaikan laporan tersebut, bisa langsung maupun via pos ke KPP Pratama Palu.
Mudah bukan, sebenarnya hanya sesederhana ini tapi Anda sudah mengambil bagian yang luar biasa dalam memajukan bangsa pada umumnya, dan kota/kabupaten Anda tinggal pada khususnya.

 

sumber:

http://nyobatemplet.blogspot.co.id/2013/01/bendahara-belanja-jasa.html

Advertisements